Keterangan :

PROSEDUR IMPOR
A. PRE – IMPOR
Pada tahapan ini, calon importir harus mempersiapkan kelengkapan – kelengkapan yang berkaitan dengan perizinan.
IZIN dari Departemen Perdagangan
Calon importir harus mendapatkan izin khusus dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang disebut dengan Angka Pengenal.
SK MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN Bea Masuk
Seandainya calon importir menginginkan untuk menggunakan fasiltas pembebasan bea masuk dan atau penangguhan bea masuk – biasanya dilakukan oleh importir yang juga melakukan kegiatan ekspor – calon importir harus mengajukan fasilitas yang dinamakan KITE ( Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ) yang berisi keterangan berikut :
a) Pembebasan Bea Masuk dan Penangguhan PPn dan PPnBM
b) Pengembalian Bea Masuk dan Pembayaran PPn dan PPnBM
c) Pembebasan Bea Masuk dan Penangguhan PPn dan PPnBM serta Pembebasan Bea Masuk dan Penangguhan PPn dan PPnBM.
Jika semua kelengkapan dan persyaratan yang diajukan oleh calon importir telah terpenuhi, dalam tempo maksimal 14 hari kerja, SK Menkeu tentang pemberian fasilitas KITE tersebut sudah bisa diterima.
IZIN KHUSUS
Jika barang – barang yang akan diimpor ternyta bukan barang baru, dibutuhkan izin dari DEPARTEMEN PERDAGANGAN serta dari pihak SURVEYOR INDEPENDENT ( SUCOFINDO atau SURVEYOR dari Luar Negeri SGS ) .
Jadi, izin ini harus diperoleh dulu sebelum barang dikapalkan. Jika barang yang akan diimpor adalah barang baru, secara otomatis izin khusus ini tidak diperlukan.
B. PELAKSANAAN IMPOR
Impor bisa dilakukan oleh calon importir dengan dua macam cara, yaitu impor dengan memakai L/ C dan Impor tanpa L/ C ( NON – L/ C ) . Setelah terjadinya kesepakatan antara eksportir dan importir, pelaksanaan impor bisa dilakukan.

Selama masa menunggu kedatangan barang impor tersebut, importir akan menerima Surat Pemberitahuan Kedatangan Dokumen dari pihak BANK ( jika impor menggunakan L/ C ) atau akan menrima dokumen impor via international courier langsung dari tangan eksportir ( jika impor dilakukan tanpa menggunakan L/ C )

Selain itu, importir juga akan menerima Surat Pemberitahuan kedatangan Kapal ( Notice of Arrival ) dari pihak shipping company atau international freight forwader.

Setelah kapal ( feeder vessel ) pembawa barang impor tiba di pelabuhan tujuan, importir akan menukarkan satu lembar bill of lading dengan delivery order ( bisa dilakukan atau diwakilkan oleh EMKL atau PPJK ) di shipping company atau international freight forwader guna kepentingan mengeluarkan peti kemas. Dengan demikian, dokumen pendukung yang sudah berada ditangan importir sebagai berikut :
1. BILL of LADING
2. PACKING LIST
3. INVOICE
4. CARTIFICATE of FUMINGATION – jika ada
5. SK MENKEU tentang PEMBEBASAN BEA MASUK – jika memakai fasiltas KITE
6. CERTIFICATE of INSURANCE – jika ada
7. IZIN KHUSUS – jika barang impor merupakan barang bekas
8. DELEVERY ORDER DAR SHIPPING COMPANY
Berdasarkan dokumen – dokumen tersebut, importir menyiapkan PIB ( pemberitahuan impor barang ) – ( bisa dilakukan atau diwakilkan oleh EMKL/ PPJK ) – dan kemudian importir akan menghitung sendiri pajak dan bea masuk yang harus dibayarkan berkaitan dengan impr barang tersebut.